MARTINA PAULINA MANINTAMAHU Pengarang YOHANES G TUBA HELAN Dosen Pembimbing 1 SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 2 Yohanes G Tuba Helan Ketua Penguji Kotan Y Stefanus Penguji 1 Detji K. E. R. Nuban Penguji 2

Penelitian ini mengkaji penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1)penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT, serta 2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mendukung pengelolaan keuangan negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Hukum dan HAM NTT melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Namun belum secara ideal spesifik memuat upaya penyelenggaraan sesuai konsepsi SPIP yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang SPIP., 2)Penyelenggaraan SPIP di Kementerian Hukum dan HAM tidak mendukung pengelolaan keuangan negara karena tidak dilengkapi penilaian risiko secara terperinci dalam perencanaan seluruh kegiatan. Saran dari penelitian adalah: 1)Diperlukan penguatan hukum sebagai sistem penyelenggaraan SPIP, baik dari aspek struktur, substansi dan budaya hukum. Struktur hukum aspek kelembagaan dan regulasi perlu dibenahi disesuaikan dengan kemampuan personalia agar mampu menciptakan inisiatif bagi pelaksana untuk menyelenggarakan SPIP secara ideal., 2)Diperlukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman pelaksana SPIP di Kementerian Hukum dan HAM NTT tentang penyelenggaraan SPIP yang kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara., 3)Diperlukan pedoman penyelenggaran SPIP dalam bentuk matrik selama periode satu tahun serta pedoman manejemen penilaian risikonya. Kata kunci : Kemenkumham NTT, Penyelenggaraan, SPIP