MARIA FATIMA MORE Pengarang JIMMY PELLO Dosen Pembimbing 1 Aksi Sinurat Dosen Pembimbing 2 Jimmy Pello Ketua Penguji Reny Rebeka Masu Penguji 1 Orpa Ganefo Manuain Penguji 2

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1)Alasan ditingkat PN Kupang memutus bebas terdakwa-terdakwa sedangkan ditingkat pengadilan MA RI menjatuhkan pidana hanya terhadap satu terdakwa, 2)Dampak yuridis pertimbangan hukum MA RI tidak menerapkan prinsip Pasal 55 KUHPidana dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research). Penelitian yang bersifat preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, serta bersifat deskriptif berusaha menggambarkan dengan sistematis dan cermat terhadap permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Ditingkat PN Kupang terdakwa-terdakwa diputus bebas karena tidak terpenuhinya unsur Pasal yang didakwakan, namun ditingkat MA RI hanya satu terdakwa dijatuhi pidana karena tidak diterapakannya prinsip penyertaan dan terjadi perbedaan penafsiran antar majelis hakim yang mengadili masing-masing terdakwa dalam membuktikan unsur Pasal 3 UU Tipikor., 2)Dampak putusan MA RI terhadap terdakwa tidak menerapkan prinsip penyertaan yang terkandung dalam Pasal 55 KUHP sejatinya dapat mencederai putusan dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena aset-aset masih dimanfaatkan oleh para penerima. Saran dari penelitian ini yaitu diperlukan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan pemahaman pihak penegak hukum baik itu pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim tentang ratio legis dari Pasal 55 KUHPidana dilihat dari bentuk dan peran pelaku yang berdimensi keadilan. Selanjutnya perlu pendidikan dan pelatihan terhadap hakim di tingkat MA RI dalam rangka penguatan dan perluasan penalaran prinsip penyertaan yang terkandung dalam Pasal 55 KUHPidana khususnya bagi kasus privatisasi tanah agar kualitas putusan tidak mencederai keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kata kunci : Korupsi, Pertimbangan Hukum, Putusan Hakim, Tingkat Pengadilan Berbeda