ODYLIA JELVISKA LAMATOKAN Pengarang AGUSTINUS HEDEWATA Dosen Pembimbing 1 HELSINA FRANSISKA PELLO Dosen Pembimbing 2 Darius Mauritsius Ketua Penguji Helsina Fransiska Pello Penguji 2 AGUSTINUS HEDEWATA - Penguji 1

Perceraian memiliki dampak yang kompleks pada kehidupan anak dan harta perkawinan, dan pemahaman yang jelas tentang konsekuensi hukum yang terkait diperlukan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka yang berkaitan dengan akibat hukum dari perceraian terhadap anak dan harta perkawinan di Kota Kupang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kota Kupang mengatur beberapa konsekuensi hukum yang terkait dengan perceraian. Terkait dengan anak, pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam menentukan hak asuh, pengasuhan, dan pemeliharaan anak setelah perceraian. Hak asuh dapat diberikan kepada salah satu atau kedua orang tua, sedangkan hak untuk memutuskan terkait dengan kehidupan sehari-hari anak biasanya diberikan kepada orang tua yang memiliki hak asuh. Dalam hal harta perkawinan, Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa harta perkawinan yang diperoleh selama pernikahan merupakan harta bersama suami istri. Namun, pengadilan dapat memutuskan pembagian harta perkawinan yang adil berdasarkan pertimbangan keadilan. Dalam kesimpulannya, perceraian memiliki akibat hukum yang signifikan terhadap anak dan harta perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kota Kupang. Penting bagi pihak yang terlibat dalam proses perceraian untuk memahami hak-hak mereka dan melibatkan ahli hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum yang tepat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dari perceraian terhadap anak dan harta perkawinan di Kota Kupang, serta menjadi acuan bagi pihak yang terlibat dalam proses perceraian untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Kata kunci: Perceraian, hak asuh anak, harta bersama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974