I GUSTI PUTU SUKA ARSA Pengarang JIMMY PELLO Dosen Pembimbing 1 KAROLUS KOPONG MEDAN Dosen Pembimbing 2 Jimmy Pello Ketua Penguji Thelma S M Kadja Penguji 2 Rudepel Petrus Leo Penguji 1

Penanganan perkara pidana yang berkaitan dengan pertanahan, Kepolisian/penyidik harus terlebih dahulu mendudukan status hukumnya dengan tepat untuk menghadapi fenomena tersebut, aparat penegak hukum telah mengeluarkan kebijakan tentang formulatif/peraturan perundang-undangan yang berisi tentang fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium terhadap tindak pidana/objek tanah yang bersertifikat ganda. Pada tingkat Mahkamah Agung terdapat peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 dan Putusan Mahkamah Agung No. 628/Pid/1984 pada tingkat Jaksa Agung telah dikeluarkan surat edaran Jaksa Agung tentang tindak pidana umum No.-230/E/EJP/01/2013, sementara di kepolisian belum ada peraturan kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut. Namun dalam praktek, penyidik membuat kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung sebagai pedoman dalam penanganan masalah pidana yang berkaitan dengan tanah bersertifikat ganda, demi efektifitas dan efesiensi dalam rangka sistem peradilan pidana terpadu di kepolisian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu dengan cara mengkaji atau mengimplementasikan ketentuan hukum positif terhadap perilaku masyarakat dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu, Penyidik Kepolisian Nusa Tenggara Timur khususnya di direktorat Reserse Kriminal umum dalam menangani tindak pidana yang mengakibatkan terbitnya sertifikat telah melakukan Fungsinya yang diawali dari menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana, dan atas laporan tersebut penyidik mengumpulkan keterangan para saksi-saksi dengan cara melakukan pemanggilan atau undangan klarifikasi terhadap para saksi yang dengan kesaksiannya mendukung peristiwa dugaan tindak pidana yang di laporkan, dan Penyidik mencari barang bukti yang sangat dibutuhkan dalam pembuktian tentang terbitnya sertipikat ganda hak atas tanah, termasuk juga melakukan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab Kata Kunci : Fungsi, Penyidik, Kepolisian dalam penanganan kasus tanah bersertifikat ganda