ANNEKE KETSI JUNITHA BESSIE Pengarang Dr. Rudepel Petrus Leo, S.H., M.Hum Dosen Pembimbing 1 Heryanto Amalo, S.H., M.H. Dosen Pembimbing 2 Debi F. Ng. Fallo Ketua Penguji

Semakin maraknya tindak pidana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur memerlukan perhatian khusus dari pemerintah maupun penegak hukum dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dari waktu ke waktu menunjukan peningkatan. Maraknya tindak pidana di Nusa Tenggara Timur ini terjadi pada siapa saja, dalam hal ini baik kepada anak-anak dan orang dewasa. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah implementasi fungsi layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT? (2) Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat UPTD PPA Provinsi NTT dalam melaksanakan fungsi layanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menangani anak dan perempuan sebagai saksi atau korban tindak pidana? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur dan studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data analisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1) Implentasi dari fungsi layanan yang diberikan oleh UPTD PPA dalam melindungi perempuan dan anak sebagai saksi dan korban tindak pidana adalah (a) Pengaduan masyarakat; (b) Penjangkauan korban; (c) Pengelolaan kasus dan pelaksanaan administrasi ketatausahaan; (d) Penampungan sementara; (e) Mediasi; (f) pendampingan korban; (g) pelaksanaan tugas lain, (2) Faktor-faktor yang menghambat UPTD PPA Provinsi NTT dalam pelaksaannya adalah (a) fasilitas; (b) biaya; (c) alamat dan domisili; (d) kelengkapan dokumentasi identitas; (e) alat komunikasi. Disarankan kepada Para penegak hukum khususnya bagi UPTD PPA sendiri harusnya lebih aktif dalam menjalankan fungsi layanan dalam membantu masyarakat untuk mendapat perlindungan agar para korban dan atau saksi boleh mendapatkan perlindungan sesuai dengan yang diharapkan. Kata kunci : Implementasi, Faktor-faktor penghambat, implementasi, fungsi layanan