GILBERT WILLIAM Pengarang ROSALIND ANGEL FANGGI Dosen Pembimbing 2 Heryanto Amalo Ketua Penguji Rosalind Angel Fanggi Penguji 2 Debi F. Ng. Fallo Penguji 1

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokad dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Advokad adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Peran advokad sebagai aparat penegak hukum juga memiliki hak imunitas. Hak imunitas adalah hak yang diberikan kepada advokad untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata dan pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Faktanya, tidak sedikit advokad dalam menjalankan profesinya terjerat masalah hukum seperti yang terjadi pada Ali Antonius.Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah implementasi hak imunitas advokad dalam melaksanakan profesinya sebagai penegak hukum di Indonesia? (2) Bagaimanakah hambatan pelaksanaan hak imunitas advokad dalam melaksanakan profesinya sebagai penegak hukum di Indonesia? Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, bahan hukum sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, analisis data memakai metode deskriptif kualitatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Implementasi hak imunitas advokad di Indonesia masih belum berjalan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Harus perlu diciptakan terobosan sebagai alternatif pertanggungjawaban advokad demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. (2) Hambatan yang dialami oleh advokad dalam implementasi hal imunitasnya adalah karena sebagain besar penegak hukum yang lain serta masyarakat tidak memahami atau mengetahui mengenai adanya hak imunitas advokad. Masyarakat Indonesia diharapkan untuk memahami profesi advokad ketika membela kliennya. Penegak hukum lainnya diharapkan memahami bahwa advokad mempunyai hak imunitas yang dapat diakomodir dalam sistem peradilan di Indonesia. Juga bagi advokad sendiri dapat mematuhi kode etik profesi advokad serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Implementasi, Hak Imunitas, Hambatan