YAYA SUMIATY WOLANTERY Pengarang Jeffry A. Ch. Likadja Dosen Pembimbing 1 Dhesy A. Kase Dosen Pembimbing 2 Hyronimus Buyanaya Penguji 2 Dhey Wego Tadeus Penguji 1 Jeffry Alexander Christianto L Ketua Penguji

Tujuan dari penelitian ini adalah koherensi perundang-undangan pembangunan Infrastruktur di kawasan perbatasan Kabupaten Belu serta perlunya pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dapat menunjang kesejahteraan negara. Tipe penelitian adalah penelitian hukum Normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang memiliki relevansi dengan isu penelitian yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Sinkronisasi regulasi terkait dengan pembangunan infarstruktur di kawasan perbatasan Kabupaten Belu di Indonesia, dihadapkan pada konflik norma terutama sehubungan dengan pemenuhan pelayanan dasar di kesehatan dan sosial sehingga tugas negara untuk melaksanakan, meningkatkan dan melindungi kepentingan umum, sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak terpenuhi secara efisien dan efektif bagi masyarakat wilayah perbatasan dan kedua, pembangunan Infrastruktur seperti pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dapat meningkatkan pendapatan perkapita dari masing-masing sektor tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Integrasi Ekonomi yang meliputi pengembangan sektor migas, sektor pariwisata, sektor pajak, dan sektor bea cukai ditambah dengan pembangunan sistem jaminan sosial pemerintah akan menambah rasa kepercayaan diri dan semangat nasionalisme masyarakat perbatasan terutama dalam menunjang negara kesejahteraan. Diperlukan komitmen bersama seluruh stakeholder dari tingkat pusat dan Daerah untuk melaksanakan seluruh ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan yang menunjang kesejahteraan negara melalui pembangunan struktur ekonomi yang terintegrasi terutama pembangunan ekonomi dasar dan pengembangan sistem jaminan sosial yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar tepat sasaran dan membantu masyarakat perbatasan dalam pemenuhan kebutuhan. Kata Kunci : Pembangunan Infrastruktur, Kawasan Perbatasan, Kesejahteraan Negara.