IMENUEL UTAN Pengarang Orpa Ganefo Manuain Dosen Pembimbing 2 Aksi Sinurat Dosen Pembimbing 1 Aksi Sinurat Penguji 2 Karolus Kopong Medan Penguji 1 Thelma Selly Marlin Kadja Ketua Penguji

Permasalahan hukum dalam penelitian ini ditunjukkan dari aspek teoretis, yuridis dan konkret. Penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan semangat pemulihan kerugian keuangan negara oleh Kejaksaan menghadapi banyak permasalahan dan kelemahan dengan biaya yang besar serta beban dari peradilan pada lembaga permasyarakatan yang kurang sesuai dengan konsep hukum acara pidana Indonesia yakni peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Keadilan restoratif hadir sebagai paradigma baru untuk menghindarkan penanganan perkara yang berlarut-larut, tidak terpulihkannya kerugian keuangan negara, operasional dan biaya penanganan yang besar dan kurang bermanfaat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1)implementasi prinsip kedilan restoratif dalam perkara tindak pidana korupsi., 2)dampak implementasi prinsip keadilan restoratif pada perkara tindak pidana korupsi dalam hal pemidanaan dan pengembalian kerugian keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan pada perkara tindak pidana korupsi berupa pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi beserta segala bentuk keuntungannya apabila terdapat keuntungan yang diperoleh pelaku tindak pidana korupsi dengan melihat konstruksi perkara berdasarkan biaya dan manfaat, serta perlu di atur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi di Indonesia., 2) Implementasi prinsip keadilan restoratif pada perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan sudah di laksanakan dengan melihat nilai kerugian keuangan Negara, itikad baik dari pelaku untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara dimana prinsip keadilan restoratif bertujuan untuk mencari penyelesaian atas tindak pidana yang terjadi dengan waktu, mekanisme dan biaya yang ringan serta perlu di atur dalam setiap peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Saran dari penelitian ini yaitu diperlukan pengaturan secara khusus keadilan restoratif dari tingkat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi sampai peratur kepala lembaga penegak hukum dan perlu pelatihan bagi aparat Kejaksaan tentang implementasi prinsip keadilan restoratif pada perkara tindak pidana korupsi.