Kislew Virgorian Ndun Pengarang rex Dosen Pembimbing 1 frans Dosen Pembimbing 2 Yeftha Y. Sabaat-19890506 201903 1 016 Penguji 2 frans Penguji 1 REX Ketua Penguji

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari masing-masing pemerintah daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 yang diubah dengan Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pendanaan pilkada dibebankan pada APBD, berupa dana hibah langsung kepada KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu (Herawati, 2019). Salah satu provinsi yang akan melaksanakan perhelatan pilkada serentak adalah provinsi NTT Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait preferensi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pilgub NTT Tahun 2018 maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Sosiologis, kondisi masayarakat yang masih minim pemahaman politik cenderung membuat sikap politik dan arah dukungan mereka mengikuti keluarga dan masyarakat di lingkungan pemilih berada. Psikologis, kedekatan emosional dan citra kandidat terhadap pemilih menjadikan pemilih ikut serta sebagai relawan dalam mendukung kandidat melalui kegiatan kampanye dengan pendekatan media sosial serta kegiatan perlombaan. Rasional, tingkat pendidikan masayarakat menjadi faktor penentu sikap dari pemilih dalam menentukan sikap politik, dimana hanya beberapa masayarakat yang menentukan pilihan melalui analisis program serta profil kandidat yang diperoleh dari berbagai informasi. Kata Kunci : Preferensi,Pemilihan Umum