MARIELA KTISTINA UNU TUKAN Pengarang ORPA GANEFO MANUAIN Dosen Pembimbing 1 DARIUS A KIAN Dosen Pembimbing 2 Darius A Kian Penguji 1 Dr. ORPA GANEFO MANUAIN, S.H.,M.H Ketua Penguji Heryanto Amalo, S.H., M.H Penguji 2

Tindak pidana desersi merupakan salah satu golongan tindak pidana militer murni yang artinya merupakan tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHPM Pasal 86, dan Pasal 87 yang mengatur terkait sanksi pemidanaan berdasarkan jenisnya. Peraturan yang ada di dalam KUHPM ini dapat dijadikan sebagai pedoman pemberian hukuman maksimal dan minimal bagi pelaku. Namun, penjatuhan sanksi pidana pada pelaku desersi mengalami perbedaan dalam beratnya hukuman yang diterima walaupun telah dijatuhi pasal yang sama, hal inilah yang disebut dengan disparitas. Disparitas ini terjadi pada dua kasus di Pengadilan Militer II-15 Kupang yang akan menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa terjadi disparitas penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana desersi dalam persidangan in-absentia di Pengadilan Militer III-15 Kupang ? (2) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana desersi dalam persidangan in-absentia di Pengadilan Militer III-15 Kupang?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan fokus mengkaji Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: 27-K/PM.III-15/AD/VII/2016 dan Putusan Nomor: 29-K/PM.III-15/AD/IX/2016 tentang tindak pidana desersi yang dilakukan dalam waktu damai dalam kaitanya dengan keadilan subtantif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus dimana dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan putusan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya disparitas dalam perkara tindak pidana desersi yang dilakukan dalam waktu damai disebapkan oleh faktor hukum itu sendiri dan faktor yang bersumber dari diri hakim. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana yaitu dasar pertimbangan yuridis dan non-yuridis, sehingga Hakim memutuskan bahwa dalam putusan Nomor: 27-K/PM.III-15/AD/VII/2016 terdakwa dipidana penjara 10 bulan, putusan Nomor: 29-K/PM.III-15/AD/IX/2016 terdakwa dipidana penjara 12 bulan. Kata Kunci: Disparitas, Putusan Hakim, Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai, Persidangan In-Absentia