ROFALDO JOHANES KASE Pengarang RUDEPEL PETRUS LEO Dosen Pembimbing 1 Deddy R. CH. Manafe Dosen Pembimbing 2 Rudepel Petrus Leo Penguji 1 Heryanto Amalo Ketua Penguji Deddy R Ch Manafe Penguji 2

Illegal logging merupakan kegiatan di bidang kehutanan atau rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual-beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Illegal logging dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan pada lingkungan hidup, sehingga ekosistem didalamnya dapat punah. Permasalahan dan tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pejabat pelaku tindak pidana illegal logging? (2) Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terkait tindak pidana illegal logging? Penelitian merupakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji pelaksanaan hukum (dalam praktik, efektivitas hukum, dan penerapan hukum di tengah masyarakat). Penelitian ini merupakan wawancara terhadap lima orang dan menganilisis data secara deskriptif-kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukan: (1) Pertanggungjawaban pejabat pelaku tindak pidana illegal logging mempunyai beberapa unsur yaitu: adanya suatu tindak pidana, unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, tidak ada alasan pemaaf. (2) Ada beberapa Faktor penghambat dalam penegakan hukum terkait tindak pidana illegal logging diantaranya: faktor kebudayaan, faktor waktu dan faktor masyarakat. Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait dengan batas-batas wilayah hutan lindung di daerah Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU terkhususnya di daerah Nefomasi, Kelurahan Aplasi dan juga peneliti juga memberikan saran kepada Hakim untuk kedepannya lebih bijak dalam mempertimbangkan hukuman kepada pejabat pelaku tindak pidana illegal logging. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Faktor Penghambat, Ileggal Logging, Pejabat.