YOHANES NYOMANSA NGGANI Pengarang LAURENSIUS P SAYRANI Dosen Pembimbing 1 Yaherlof FoEh Dosen Pembimbing 2 Petrus Kase Penguji 2 Laurensius P Sayrani Ketua Penguji Yaherlof Foeh Penguji 1

Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tahapan verifikasi partai politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peran Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam tahapan verifikasi partai politik 2024. Penelitian ini menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto yang dikaitkan dengan peran lembaga. Teori ini mampu menganalisa peran Bawaslu sebagai lembaga dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik penarikan informan yang digunakan adalah purposive sampling. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari 1 orang ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 orang anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, 1 orang kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, 1 orang kepala bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, 2 orang anggota/staf Bawaslu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk peran Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran administrasi tahapan verifikasi partai politik terhadap kasus dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum tahun 2024 melalui tahapan penerimaan laporan, pemeriksaan laporan dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilihan umum. Adapun saran atau masukan dari peneliti terhadap Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu diharapkan menambah tenaga ahli, mengedepankan Kerjasama dengan lembaga yang terkait, harus gencar meningkatkan pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap kinerja kerja Komisi Pemilihan Umum. Kata kunci: Bawaslu, Penanganan Pelanggaran, Pemilihan Umum