SIPRIANUS DOR Pengarang Cyrilius W.T Lamataro Dosen Pembimbing 2 HERNIMUS RATU UDJU Dosen Pembimbing 1 Rafael R Tupen Ketua Penguji Hernimus Ratu Udju Penguji 1 Cyrilius W.T Lamataro Penguji 2

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa Berdasarkan keterwakilannya wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa pada hakekatnya merupakan upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya dampak buruk dari penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang pemerintah Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting sebab dalam konteks negara hukum tidak ada satu pun kekuasaan yang tanpa batas supaya kekuasaan tidak disalahgunakan dan sekaligus merupakan wujud partisipasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil rakyat dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang demokratisasi di Desa. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Sejauhmanakah fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa di Desa Golo Munde, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur? (2) Apakah Faktor- Faktor yang menghambat pelaksanan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa di Desa Golo Munde, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur? Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Golo Munde, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2) Untuk mengetahui Faktor penghambat fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Golo Munde, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu dengan memperoleh data primer dan data sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Golo Munde Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tengara Timur belum efektif mengingat SDM Badan Permusyawaratan Desa relatife tidak memadai dengan lulusan SMA. (2) Faktor Penghambat Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) dalam Pembangunan desa di Desa Golo Munde Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sumber daya Manusia, Honorarium BPD, Relasi Kekeluargaan, Ketidakmampuan anggota BPD dalam Memahami Fungsinya, Provokasi piak ketiga, masyarakat. Kata Kunci: Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.