SIGIT WAHYU AFRIANTO Pengarang SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 1 Karolus K. Medan Dosen Pembimbing 2 Saryono Yohanes Ketua Penguji Pius Bere Penguji 2 Karolus K. Medan Penguji 1

Dalam penelitian ini Upaya Polri dalam hal ini Brimob dalam menanggulangi penyelesaian sengketa batas wilayah antara Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada. terlebih dahulu perlu gambarkan secara umum tentang persepsi Polri pasca amandemen UUD 1945 yaitu di mana Polri dalam merumuskan konsep maupun kebijakan dan strategi keamanan negara tetap konsisten terhadap landasan konstitusional dengan merujuk alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan bab XII pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara yang pelaksanaan operasionalnya diatur secara normatif dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dengan berbagai peraturan pelaksananya. Dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Polri (Pasal 13) dirinci lebih lanjut dalam rumusan tugas-tugas (Pasal 14) yang mencakup tatran tugas pre-emptif, preventif, represif non yustisial dan represif yustisial. Pada setiap tataran tugas tersebut, senantiasa diperluakan koordinasi, kerja sama, bantuan, dan partisipasi dari berbagai komponen bangsa, instansi dan masyarakat. Kata Kunci : Peran, Brimob, Kekerasan, Kolektif