GERSON EBENHAEZER DUHA Pengarang THELMA S M KADJA Dosen Pembimbing 2 Aksi Sinurat Dosen Pembimbing 1 Thelma S M Kadja Penguji 2 Aksi Sinurat Penguji 1 Heryanto Amalo Ketua Penguji

Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini sedang dihadapi oleh negara-negara di dunia adalah korupsi atau penyuapan. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Korupsi merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan menyebabkan kemiskinan. Upaya pemerintah untuk memberantas korupsi telah dilakukan dengan berbagai cara dengan di undangkannya Undang-undang No.20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, masalah utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengaturan korupsi di Indonesia dan Jerman? 2. Apakah kelebihan dan kekurangan formulasi tindak pidana korupsi di Indonesia dan Jerman? Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, dan dianalisis secara preskriptif-normatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah: (1) Kebijakan pengaturan korupsi di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan di Jerman diatur di dalam KUHP. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan bahwa ada persamaan dan perbedaan sekaligus kunggulan dan kelemahan masing-masing pengaturan. Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran agar Indonesia mempertimbangkan untuk mengakomodir tindak pidana suap anggota parlemen, menentukan jenis tindak pidana korupsi sebagia delik kesalahan atau kejahatan Kata kunci: Perbandingan Hukum, Korupsi, Hukum.