FEBRIYANTO AL HAKIM Pengarang SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 1 HERNIMUS RATU UDJU Dosen Pembimbing 2 Saryono Yohanes Penguji 1 Rafael R Tupen Ketua Penguji Hernimus Ratu Udju Penguji 2

Pemilihan umum adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Keputusan Makhamah Konstitusi No 14/PUUXI/2013 memiliki implikasi hukum pada pemilihan umum 2014 dan juga pemilihan umum 2019. Sejak awal hukum baru disahkan, KPU telah membuat semua persiapan di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi biaya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah dampak serentak bagi dalam pemilihan umum anggota legislatif dan presiden dan wakil presiden di Indonesia? (2) Bagaimanakah rasio legis pengaturan-pengaturan keserentakan dalam pemilihan umum anggota legislatif dan presiden dan wakil presiden di Indonesia? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang memfokuskan masalahnya pada hukum itu sendiri, baik asas-asas hukum maupun kaidah hukum atau norma hukum yang tersusun secara sistematis dalam berbagai teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh selama penelitian, maka penulis menyimpulkan (1) dampak positif menghemat biaya pemilu dan pemilih dapat menghemat waktu dan tenaga pada saat ke tempat pemungutan suara hal ini dikarenakan pemilu dilaksanakan secara serentak, dampak negatif yaitu banyaknya petugas kelompok pemungutan suara (KPPS) yang sakit dan meninggal dunia yang disebabkan oleh beban kerja yang berlebihan. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum sesuai dengan pasal 24c ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya, sejak itu pula putusan MK harus dilaksanakan Penulis menyarankan bahwa pemilihan umum anggota legislatif dan presiden dan wakil presiden sebaiknya dipisahkan karena banyak anggota KPPS yang sakit dan meninggal dunia dan besarnya biaya pemilihan umum dan dapat mengurangi dampak agar masyarakay memberi hak pilih pada pemilu kedepannya yang baik dan benar sehingga melahirkan pedewasaan demokrasi di indonesia Kata Kunci: Dampak Keserentakan Pemilu, Anggota Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden dan Rasio legis Keserentakan