KRISHNA M. SIANTURI Pengarang SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 1 HERNIMUS RATU UDJU Dosen Pembimbing 2 Kotan Y Stefanus Ketua Penguji Saryono Yohanes Penguji 1 Hernimus Ratu Udju Penguji 2

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan BUM Desa disepakati melalui Musyawarah dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. BUM Desa dengan mengedepankan asas semangat kekeluargaan dan kegotoroyongan. Pemerintah Desa memiliki peran penting untuk mengelola serta mengembangkan BUMDes seperti melakukan pendampingan terhadap bagaimana mengelola usaha produktif dan mengatur manajemen keuangan yang nantinya akan berdampak pada perekonomian desa dan masyarakat .Rumusan Masalah (1)Bagaimanakah pengaturan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka peningkatan pendapatan Asli Desa?(2)Sejauhmanakah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka peningkatan pendapatan Asli Desa dan apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa? Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dan didukung dengan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan(1)Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.(2) Keberadaan BUMDes sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerja sama antardesa. Kehadiran BUMDes juga mampu memberikan sumbangsi dalam peningkatan perekonomian masyarakat setempat dan pemberdayaan potensi ini juga memberikan sumbangsih terhadap pengembangan Desa. Kata kunci : Desa, Otonomi Desa, Pemerintahan Desa, pengelolaan BUMDesa, faktor penghambat pengelolaan BUMDesa