Marcelinus A. Neka Pengarang RUDEPEL PETRUS LEO Dosen Pembimbing 1 DARIUS A KIAN Dosen Pembimbing 2 Darius A Kian Penguji 2 Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H., M.S. Ketua Penguji Dr. Rudepel Petrus Leo, S.H., M.Hum. Penguji 1

Tindakan pembunuhan seyogyanya tidak hanya mengganggu ketentraman dan kenyaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegera, tetapi lebih dari itu kejahatan juga dapat menimbulkan kegelisahan dan rasa ketakutan yang lebih terhadap masyarakat secara umum. Studi ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang persepsi narapidana terhadap pembunuhan, yang akan bermanfaat bagi sistem peradilan pidana untuk merumuskan kebijakan rehabilitasi yang lebih efektif di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah jenis-jenis serta beratringan hukuman narapidana tindak pidana pembunuhan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang? (2) Bagaimanakah persepsi narapidana tindak pidana pembunuhan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sumber dan data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan (1) terdapat dua jenis utama kasus pembunuhan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang: tanpa perencanaan (terjadi secara mendadak) dan dengan perencanaan matang (paling umum). Meskipun narapidana terlibat dalam kasus serupa, hukuman yang beragam dipengaruhi oleh pertimbangan hakim yang melibatkan bukti, fakta, dan aspek lainnya. (2) persepsi narapidana yang merasa bahwa putusan kurang mempertimbangkan faktor relevan, kurang memperhitungkan bukti dan argumen, serta ada ketidakpuasan terkait transparansi dan keadilan dalam proses penentuan hukuman. Dalam kasus ini penulis menyarankan perlu adanya peningkatan pertimbangan faktor-faktor relevan oleh hakim dalam penentuan hukuman. Ini mencakup karakter narapidana, motif pembunuhan, dan situasi sekitarnya. Hakim juga harus lebih teliti mendengarkan argumen persidangan serta memastikan bahwa hukuman didasarkan pada bukti yang kuat. Selain itu, transparansi dalam sistem peradilan harus ditingkatkan, dengan memberikan penjelasan yang jelas tentang alasan di balik putusan hukuman, agar narapidana dan masyarakat bisa mempercayai keadilan sistem peradilan pidana.