JENNY TRESJE MAMELE Pengarang YOHANES G TUBA HELAN Dosen Pembimbing 1 SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 2 Yohanes G Tuba Helan Ketua Penguji Dhey Wego Tadeus Penguji 1 Jeffry Alexander Christianto L Penguji 2

Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Kupang didasarkan pada kewenangan berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; dan Ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang. Fungsi ini, tidak sekedar DPRD Kota Kupang memiliki kewenangan yang sama dengan Kepala Daerah untuk membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Kupang, namun secara khusus harus dibuktikan seberapa serius DPRD Kota Kupang menggunakan hak usul dalam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah yang dimilikinya. Penelitan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Kupang dan bagainana upaya optimalisasi fungsi tersebut harus dilakukan. Tipe penelitian ini, ialah penelitian normatif empiris dengan menggunakan metode perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menujukkan bahwa dalam kurun waktu 2014-2024, DPRD Kota Kupang hanya mengajukan 3 (tiga) Peraturan Daerah dari 101 (seratus satu) Peraturan Daerah yang dihasilkan. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang sangat bersifat “executive heavy”, didominasi oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kota Kupang dan kurangnya koordinasi Alat Kelengkapan DPRD Kota Kupang secara internal maupun secara eksternal dengan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Kupang selaku mitra kerja, serta Kelompok Pakar tidak difungsikan secara maksinal. Rekomendasi: meningkatkan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Kupang melalui penguatan kelembagaan dari aspek kepemimpnan dan koordinasi, memaksimalkan pelibatan Kelompok Pakar dalam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. Kata Kunci: Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Kota Kupang.