MIKAEL JONALDI Pengarang DHEY WEGO TADEUS Dosen Pembimbing 1 ELISABETH NIRMALA SARI TUKAN Dosen Pembimbing 2 Elisabeth Nirmala Sari Tukan Penguji 2 Gerald Aldytia Bunga Ketua Penguji Dr. Dhey Wego Tadeus, S.H.,M.Hum Penguji 1

Dalam melindungi dan memantau pelaksanaan Hak-hak Asasi Manusia, tingkat kuantitas ratifikasi perjanjian internasional bukan satu-satunya tolokukur bagi pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia. Implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia dapat saja terjadi tanpa ratifikasi, dengan catatan bahwa kualitas perangkat hukum nasional sudah mampu menjamin pelaksanaan perlindungan ini. Apabila ternyata bahwa hukum nasional masih belum memenuhi kualitas jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia, atau masih berjarak dengan standar perlindungan Hak Asasi Manusia menurut hukum internasional atau asas-asas yang diakui oleh masyarakat internasional, maka ratifikasi merupakan salah satu sarana untuk menutup atau menjembatani kelemahan peraturan/perangkat hukum di tingkat nasional. Rumusan masalah penelitian adalah: (1) Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap semua orang dari upaya penghilangan paksa menurut ICPPED? (2) Mengapa Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa (Enforced Disappearance/ICPPED) belum diratifikasi hingga saat ini? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengutamakan studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan semua orang dari penghilangan paksa antara lain: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Internasional, Hukum Humaniter Internasional. (2) Ratifikasi Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa mengalami kendala karena faktor politik. Ratifikasi Konvensi Internasional Untuk Perlindungan semua Orang dari Penghilangan Paksa adalah bentuk upaya preventif dan korektif negara dalam menjamin hak asasi manusia dan bebas dari praktik penghilangan paksa. Kata Kunci: Ratifikasi, penghilangan paksa, hak asasi manusia.