MARIA MONIKA LAKLO Pengarang YORHAN YOHANIS NOME Dosen Pembimbing 2 YOHANES G TUBA HELAN Dosen Pembimbing 1 Yorhan Yohanis Nome Penguji 2 Yohanes G Tuba Helan Penguji 1 Yohanes Tuan Ketua Penguji

Kartu Peserta BPJS Kesehatan dijadikan sebagai salah satu syarat peralihan hak atas tanah dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang disahkan oleh Presiden Jokowi merupakan sebuah ketentuan yang menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan karena bertentangan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997. Adapun rumusan masalah, yakni: (1) Mengapa Kartu Peserta BPJS Kesehatan dijadikan sebagai salah satu syarat kekuatan hukum terhadap peralihan hak atas tanah? (2) Bagaimanakah proses peralihan hak atas tanah dengan menggunakan Kartu Peserta BPJS Kesehatan? Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui alasan Kartu Peserta BPJS Kesehatan dijadikan sebagai salah satu syarat kekuatan hukum terhadap peralihan hak atas tanah dan proses peralihan hak atas tanah menggunakan Kartu Peserta BPJS Kesehatan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yakni penelitian normatif yang dilaksanakan dengan mengumpulkan bahan hukum dengan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Alasan Kartu Peserta BPJS Kesehatan dijadikan sebagai salah satu syarat peralihan hak atas tanah diperuntukkan sebagai cara pengoptimalan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dituliskan dalam INPRES Nomor 1 Tahun 2022. Tetapi dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, tidak menjelaskan atau menyebutkan bahwa Kartu Peserta BPJS Kesehatan dijadikan sebagai salah satu syarat peralihan hak atas tanah. Hal ini menjadikan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997. (2) Proses dalam melakukan peralihan hak atas tanah tidak memiliki perubahan, hanya perlu menambahkan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan yang masih aktif. Jika tidak menyertakan fotokopi Kartu BPJS Kesehatan, maka dokumen peralihan hak atas tanah akan ditahan sampai menyerahkan syarat tersebut. Kata kunci: Alasan atau Sebab, Syarat Kekuatan Hukum, Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Proses Peralihan Hak Atas Tanah.