JULIUS RIKI RIVALDO ATA BANAFANU Pengarang HERMINUS RATU UDJU Dosen Pembimbing 2 SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 1 Hernimus Ratu Udju, S.H., M.H Penguji 1 Dr.Saryono Yohanes, S.H., M.H Ketua Penguji Dr. Kotan Y Stefanus,S.H., M.Hum Penguji 2

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang digelar dalam periode tertentu Dalam penyelenggaraan agenda pemilu tersebut seringkali muncul persoalan dari pihak-pihak yang tidak puas atas keputusan yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu atau sering disebut dengan sengketa pemilu (proses dan hasil). Kewenangan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).Hanya saja dalam praktiknya pengaturan kewenangan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang diletakkan di bawah ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi, tidak secara otomatis mampu menjawab beragam kebuntuan atas persoalan tata negara yang ada, khususnya terkait dengan sengketa kewenangan Pemilihan Umum yang kerap terjadi dalam hasil pemilu manapun. Ada pula tujuan yang penulis capai dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia serta dampak kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia terhadap demokrasi di Indonesia. Perihal menemukan jawaban dari isu atau masalah yang diangkat oleh penulis, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (library research) yang didukung oleh fakta empirik yang penulis dapatkan di lapangan, dengan menggunakan metode penelitian ini penulis mengkaji data-data,buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan isu yang penulis angkat. Berikut penulis jabarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, Pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia Mahkamah Konstitusi telah banyak memutus perkara tersebut, baik dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif maupun Presiden. Pemilu merupakan cara yang ditentukan oleh konstitusi dan Undang-undang untuk memilih pejabat Negara, oleh karena itu hal penting yang fudamental dalam keberlangsungan pemerintahan seperti ini adalah sangat tepat apabila terjadi perselisihan hasil Pemilu diberikan kepada badan peradilan yang dibentuk khusus untuk mengawal Konstitusi. Dampak Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Terhadap demokrasi di Indonesia, didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus sehingga setiap kebijakan negara yang dibuat atas nama rakyat haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan filosofi hukum yang mendasarinya hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum.