JITRO RIFAN ARYANTO RADJA Pengarang HERMINUS RATU UDJU Dosen Pembimbing 2 SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 1 Herminus Ratu Udju Penguji 2 David Y Meyners Ketua Penguji Saryono Yohanes Penguji 1

Kesejahteraan mutlak menjadi hak yang paling asasi bagi setiap warga negara. Kesehatan warga negara mejadi salah satu indikator dalam penggolongan suatu Negara sebagai Negara yang sejahtera, maka pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas adalah hak asasi setiap individu. Sebagai upaya pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat, Pemerintah Indonesia membuat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Namun, implementasi dari BPJS masih banyak mendapat kritikan, terutama kurangnya infrastruktur BPJS. Salah satu masalah yang terjadi adalah kurang baiknya pelayanan rumah sakit pada peserta BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, skripsi ini membahas pelayanan jaminan kesehatan Pemerintahan Kecamatan Atambua Barat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelengaraan jaminan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yang dimana sumber-sumber yang dikumpulkan berasal dari data kepustakaan dan data lapangan, untuk membuktikan kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan, bahwa: (1) untuk mewujudkan implementasi pelayanan yang baik, Puskesmas Umanen perlu membenahi sistem pelayanannya karena yang dibutuhkan masyarakat bukanlah pelayanan yang mewah tetapi pelayanan yang cepat dan sistem yang memberi kemudahan dalam birokrasi sehingga tidak menyulitkan masyarakat; (2) dalam segi pemberian pelayanan kesehatan. Puskesmas Umanen harus mengacu kepada Undang-Undang. Puskesmas Umanen harus memberikan pelatihan kepada dokter agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pasien untuk mewujdkan tujuan dari Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.