Gottfried Yan Usfomeni Pengarang PHILIPHI DE ROZARI Dosen Pembimbing 2 David B W Pandie Ketua Penguji LILIWERI ALOYSIUS Penguji 1 Lorensius P. Sayrani Penguji 2

Implementasi perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas pada kenyataannya belum berjalan optimal. Isu disabilitas belum menjadi mainstream dalam proses kebijakan pemerintah daerah termasuk kebijakan penganggaran. Hal ini semakin memperparah wajah ketimpangan dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan penganggaran yang semestinya melibatkan semua unsur stakeholder. Pelibatan publik dalam proses ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Semakin banyak unsur dilibatkan dalam proses ini akanmemberikan kontribusi positif terhadap upaya mewujudkan pembangunan inklusif termasuk kebijakan penganggaran yang responsif disabilitas. Penelitian ini menggunakan teori New Public Administration dalam pemikiran George Frederickson. Tema inti perspektif pluralis adalah bahwa kekuasaan politik harus berada di tnangan warga negara (terbagi-bagi dan tersebar secara lua, kepentingan kelompok dan politikus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan para informan ditentukan secara purposive. Adapun teknik pengumpulan data lewat wawancara, observasi serta studi dokumen. Teknik analisa data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif diskriminatif, keterbatasan akses dan ketidaksetaraan dalam proses partisipasi menjadi faktor penyebab sulitnya mewujudkan penganggaran yang responsif disabilitas.Implementasi peraturan tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas ditemukan belum efektif karena belum adanya kebijakan turunan untuk menjadikan pemenuhan hak disabiltas lebih praktis dilaksanakan. Kelompok kepentingan berperan dalam proses ini dengan membangun koalisi pada level nasional dan lokal, melakukan strategi lobby, advokasi dan membangun kolaborasi dengan pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan. Kata kunci: disabilitas, penganggaran, kelompok kepentingan