GERSON ALEXANDER ISAI BAUNSELE Pengarang Dr. Kotan Y. Stefanus, S.H.,M.Hum Dosen Pembimbing 1 Hernimus Ratu Udju, S.H.,M.H Dosen Pembimbing 2 David Y Meyners Penguji 2 Dr. Kotan Y Stefanus,S.H., M.Hum Ketua Penguji Hernimus Ratu Udju, S.H.,M.H Penguji 1

Hukum mengatur wilayah desa sehingga dapat menangani dan mengontrol administrasinya. Di belakangnya terdapat program-program fokus pemerintah yang diidentikkan dengan desentralisasi dan kemandirian lokal. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan desa. maka rumusan pokok masalah yang diangkat sebagai berikut: (1) Bagaimanakah Pengaturan keuangan desa dan pengelolaannya di Kabupaten Kupang? (2) Apakah faktor penghambat pengelolaan keuangan Desa di Desa Merbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukan: bahwa warga desa merbaun sudah mengetahui sistem kerja pemerintahan desa Tempel dalam pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Terdapat suatu bukti bahwasanya di dalam pembangunan pada tahun 2021 sudah direalisasikan sesuai dengan aspirasi masyarakat mana yang diprioritaskan. Hal yang paling memicu dalam faktor pengahambat adalah sumber dana. Dalam artinya sumber dana yang diberikan oleh APBN, kapubaten, hibah dan lain-lain tidak sesuai dengan rencana yang dirinci oleh lembaga pemerintahan desa Merbaun. Pemerintah desa Merbaun sebaiknya menerapkan asas transparansi setiap adanya pengeluaran dan pembelian sehingga seluruh kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kata Kunci : Pengaturan, Pengelolaan, Keuangan Desa, Faktor Penghambat