TEODORUS SEPTIANDHITO Pengarang YOHANES G TUBA HELAN Dosen Pembimbing 1 KOTAN Y STEFANUS Dosen Pembimbing 2 Yohanes G Tuba Helan Ketua Penguji JEFFRY A. CH. LIKADJA Penguji 2 Dhey W. Tadeus Penguji 1

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki karakteristik yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia, NTT merupakan daerah kepulauan yang terletak di daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain, berbatasan laut dengan Australia dan berbatasan darat dengan Timor Leste, bahkan di dalam wilayahnya terdapat Enclave Oecusee yang merupakan bagian dari Timor Leste. Kondisi tersebut tidak ditemui di provinsi lainnya dan selama ini menjadi faktor penyebab tidak maksimalnya pemerintahan daerah di NTT hingga menyebabkan NTT termasuk dalam kelompok daerah tertinggal dan termiskin di Indonesia. Penerapan desentralisasi asimetris dalam bentuk pemberian status khusus bagi NTT berdasarkan kondisi geografisnya berupa kepulauan merupakan solusi tepat untuk membangun dan mengarahkan NTT lebih berdaya saing. Penerapan desentralisasi asimetris di NTT juga dapat diwujudkan karena Konstitusi Indonesia dan sistem hukum tata pemerintahan daerah mengakui dan membuka ruang untuk hal tersebut. Penerapan desentralisasi asimetris bagi NTT menjadi Provinsi Khusus Kepulauan berdampak terhadap beberapa aspek diantaranya perluasan kewenangan pengelolaan wilayah lautnya, adanya kelembagaan dan Perda yang sifatnya khusus, hingga adanya pemberian dana khusus untuk menjalankan urusan kekhususan NTT di bidang kelautan. Rekomendasi: pentingnya pemahaman berbagai pihak terkait dan masyarakat NTT bahwa desentralisasi asimetris untuk Prov. NTT yang didasarkan karakter geografis kepulauan dapat diterapkan karena diakui oleh konstitusi serta hukum pemerintahan daerah di Indonesia, upaya nyata penerapan desentralisasi asimetris untuk Prov. NTT perlu terus dilakukan karena menunjukan adanya pengakuan terhadap “ke-Bhinekaan Tunggal Ika” dan dapat memacu pembangunan daerah menjadi lebih baik dan berdaya saing. Kata Kunci: Desentralisasi Asimetris, Otonomi Khusus, Daerah Kepulauan.