Waldetrudis Desilka Mbeleng Pengarang Nikson Tameno, SE.,ME Dosen Pembimbing 1 Maria Indriyani Hewe Tiwu, SE.,M.Sc Dosen Pembimbing 2 ALDARINE MOLIDYA, SE.,M.Ec.Dev Ketua Penguji

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis efektivitas dan keserasian pengelolaan belanja daerah sektor pendidikan di Kota Kupang tahun anggaran 2018-2022. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan desktiptif kuantitatif, serta menggunakan rasio efektivitas dan keserasian belanja untuk menganalisis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persentase efektivitas belanja langsung, efektivitas belanja tidak langsung dan keserasian belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas Pendidikan di Kota Kupang mengalami perubahan disetiap tahunnya. Persentase efektivitas belanja langsung mendapatkan kriteria kurang efektif, hal ini karena beberapa kendal seperti; yang pertama, alokasi dana BOS untuk SD, SMP dan PAUD tidak melalui Dinas Pendidikan tetapi langsung ditransfer ke sekolah penerima, kendala yang kedua, ada pergantian kepala sekolah yang menyebabkan proses tanda tangan lama, kendala yang ketiga, pengguna laporan keuangan tidak memiliki strukturisasi tentang penggunaan keuangan agar berurutan, sehingga laporannya juga tidak terstruktur, kendala yang keempat, ada banyak kegiatan fisik pembangunan di Sekolah yang tidak berjalan, karena alasan kesediaan tempat. Persentase efektivitas belanja tidak langsung mendapatkan kriteria kurang efektif, hal ini terjadi karena beberapa kendal seperti; yang pertama, tunjangan tambahan pengasilan bagi guru dan tunjangan profesi guru (PPG) atau sertifikasi yang tidak direalisasikan karena pegawai penerima dananya tidak memenuhi syarat yang harus dipenuhi, kendala yang kedua, ada guru atau pegawai penerima tunjangan yang meninggal dipertengahan tahun anggaran, kendala yang ketiga ada juga sekolah yang kelebihan guru. Persentase keserasian belanja langsung dan belanja tidak langsung mendapatkan kriteria kurang serasi, hal ini terjadi karena beberapa kendala seperti; yang pertama, Dinas Pendidikan harus membayar gaji Guru pegawai negri sipil (PNS) yang mengajar di Sekolah sewasta, sehingga jumlah gaji dan tunjangannya meningkat, kendala kedua, permohonan kegiatannya sedikit. Permasalahan yang ketiga yaitu pagu anggarannya kecil, sehingga kegiatannya kurang bahkan tidak ada, karena harus membayar gaji dan tunjangan yang menjadi pengeluaran wajib disetiap tahunnya. Permasalahan yang keempat yaitu, kodisi situasional pandemi covid 19 yang mengharuskan Dinas Pendidikan mengambil dana yang ada untuk dikasih ke Daerah, sesuai dengan kebutuhan Daerah, hal ini disebut dengan kebijakan Daerah. Kata Kunci: Belanja Daerah, Sektor Pendidikan, Efektivitas, Keserasian Belanja.