<![CDATA[Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Menggunakan Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Yang Dikuasai Negara]]>

<![CDATA[Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Menggunakan Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Yang Dikuasai Negara]]> EKSAM SODAK Pengarang UMBU LILY PEKUWALI Dosen Pembimbing 1 SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 2 Umbu Lily Pekuwali Ketua Penguji Dhey W. Tadeus Penguji 1 Jeffry A.Ch.Likadja Penguji 2 Eksam Sodak, di bawah bimbingan Umbu Lily Pekuwali dan Saryono Yohanes, dengan Judul penelitian Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Menggunakan Hak Pakai dan Hak Pengelolaan Atas Tanah Yang Berasal dari Hak Menguasai Negara dengan masalah: Bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Menggunakan Hak Pakai dan Hak Pengelolaan Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Hak Menguasai Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tujuan pnelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Kupang menggunakan Hak Pakai dan Hak Pengelolaan atas Tanah yang dikuasai negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pemerintah Daerah Kota Kupang belum optimal melaksanakan kewenangan sebagai pemegang hak pakai dan hak pengelolaan atas tanah yang diperoleh dari tanah yang dikuasai negara sebagai pelaksana sebagian kecil hak menguasai negara, karena Hak Pakai dengan luas 14.041.022㎡ yang dikuasai pemerintah kota kupang ini baru dipergunakan seluas 634.442 ㎡(4.52 %) untuk berbagai kepentingan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pemerintah Kota Kupang. Demikian juga dengan hak Pengelolaan yang dikuasainya seluas 4.809.012㎡, baru dipergunakan seluas 326.522 ㎡(6,79 %), baik yang dipergunakan sendiri untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan: Pemerintah Daerah Kota Kupang bersama BPN Kota Kupang segera merencanakan peruntukan dan penggunaan Hak Pakai seluas 13.406.580 ㎡ ( 95,48 %) dan Hak Pengelolaan seluas 4.482.490 ㎡(93,21%) agar bisa berguna bagi pemerintah Kota Kupang, masyarakat, dan dunia usaha. Kata Kunci : Kewenangan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan.