MARIA FEBRIYANTI TABI Pengarang PETRUS KASE Dosen Pembimbing 1 I PUTU Y B PRADANA Dosen Pembimbing 2 Petrus Kase Ketua Penguji Alfred O. Ena Mau Penguji 2 I Putu Y B Pradana Penguji 1

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta faktor-faktor penghambat hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Golo Lero. Maka, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ialah Model Dominatif dan model Konfliktual, karena dalam membahas dan menyepakati peraturan desa, Kepala Desa sangat dominan dalam pembuatan ataupun penetapan peraturan desa serta pendapat dan keputusan yang dibuat oleh kepala desa sangat mutlak dan menjadi suatu keputusan final. BPD sebagai lembaga legislatif di desa mempunyai peran penting dalam proses pembuatan peraturan desa, tetapi sering tidak dilibatkan dalam perumusan ataupun penetapan peraturan desa. Ditemukan juga adannya beberapa faktor penghambat dalam penyelenggaraan hubungan kerja Kepala Desa dengan BPD, yaitu konflik kepentingan antara Kepala Desa dengna BPD, Dendam Pilkades tahun 2021, Kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah, dan tunjangan BPD yang rendah. Oleh karena itu, Perlu adanya sosialisasi atau pelatihan khusus kepada BPD terkait tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta dapat menjadi penyalur aspirasi bagi masyarakat desa, perlu adanya koordinasi serta komunikasi yang intens lagi antara kepala desa dengan BPD sehingga hubungan kerja dapat terlaksana dengan baik, serta dalam pelaksanaan musyawarah desa diharapkan untuk membuka ruang dialog yang seluas-luasnya bagi forum rapat. Kata Kunci : Hubungan Kerja, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah, dan Desa.