STEPHANI GABRIELA DARIS Pengarang DAVID Y MEYNERS Dosen Pembimbing 1 HERNIMUS RATU UDJU Dosen Pembimbing 2 David Y Meyners Penguji 1 Saryono Yohanes Ketua Penguji Hernimus Ratu Udju Penguji 2

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara pelaksanaan Pemilihan Umum, dan untuk mengetahui mekanisme sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran Netralitas serta untuk mengetahui dampak pertimbangan politik hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis. Sumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui kegiatan studi pustaka, studi dokumen, dan studi catatan hukum dari berbagai salinan. Hasil dalam penelitian ini adalah menunjukan dalam mewujudkan: 1. netralitas Aparatur Sipil Negara masih memiliki kesulitan. Politik hukum pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara memiliki kekurangan dan kelemahan pada regulasi dan kekurangan tersebut menimbulkan kesulitan dalam netralitas Aparatur Sipil Negara tersebut. 2. Mekanisme Penerapan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara Dalam mekanisme penjatuhan sanksi ASN yang tidak netral dalam Pemilu terdapat perbedaan pelaksanaan mekanisme penjatuhan sanksinya sebelum adanya penetapan pasangan calon dengan setelah ditetapkan pasangan calon. 3. Dampak pertimbangan politik hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara menjadi professional dari target-target pemerintah ditingkat lokal dan nasional dapat tercapai dengan baik karena tidak berpihak kepada siapapun. Kata Kunci: Peran, politik hukum, netralitas, sanksi, dampak, pertimbangan politik.