GEMI NASTITI WARUWU Pengarang YOHANES G TUBA HELAN Dosen Pembimbing 1 NORANI ASWANI Dosen Pembimbing 2 Yohanes G Tuba Helan Penguji 1 Yohanes Tuan Ketua Penguji NORANI ASWANI Penguji 2

Rendahnya kepatuhan pada standar pelayanan sangat berpengaruh besar bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik itu baik atau buruk. Hal tersebut dapat dinilai efektivitasnya, efesiensinya dan sudah memenuhi harapan masyarakat atau belum baik dari sisi objektivitasnya maupun akuntabilitasnya. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah yakni: (1) Bagaimanakah pelaksanaan wewenang ombudsman Nusa Tenggara Timur dalam pengawasan pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima? (2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman Nusa Tenggara Timur? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dan data primer yang diperoleh dari lapangan. Data penelitian yang digunakan adalah kualitatif, disajikan secara deskriptif dengan menguraikan dan menjelaskan keadaan subjek dan objek yang erat dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan wewenang Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur dalam pengawasan pelayanan publik terbagi menjadi dua pengawasan yang dilakukan yakni: (a). pengawasan preventif dan (b). pengawasan represif. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Saran dari penulis, masyarakat perlu untuk berperan aktif dan ikut serta dalam mengawasi pelayanan publik dengan memberi laporan atau pengaduan apabila mendapati layanan buruk, tidak memberikan kepastian hukum. Kemudian Ombudsman perlu untuk memberi perhatian serius terhadap personil dan kapasitas skill Ombudsman NTT dan juga meningkatkan pengawasan kepada penyelenggara layanan. Kata Kunci: Pelaksanaan Wewenang, Ombudsman, Pengawasan, Pelayanan Publik, faktor-faktor.