Paulinus Marto Pengarang APLIMON JEROBISONIF Dosen Pembimbing 1 Yohanes Wilhelmus Dominikus Kapilawi Penguji 2 Aplimon Jerobisonif Ketua Penguji I Gusti Ngurah Wiras Hardy Penguji 1

Kondisi daya tampung yang melebihi kapasitas di Rutan Ruteng terjadi karena menampung warga binaan yang datang dari tiga kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat (Mabar). Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Ruteng berharap pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan agar di Manggarai Barat bisa dibangunkan Lapas baru yang maksimal pengawasan, mampu mendidik dan membina narapidana yang bermasalah.Dari permasalahan tersebut diperlukan lembaga permasyarakatan yang nantinya akan menampung dan membina narapdidana bermasalah di wilayah Manggarai Barat. Lembaga permasyarakatan ini akan menjadi pusat pembinaan mental dan juga sebagai wadah untuk mengembangan bakat dan minat sesuai kempampuan narapidana. Selain itu, lembaga permasyarakatan di Labuan Bajo berfungsi untuk membimbing Narapidana yang memang sudah terlanjur melakukan sebuah kesalahan agar tidak mengulangi kegiatannya dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Segala bentuk aktivitas seorang narapidana harus sesuai dengan hak-hak yang seharusnya di dapatkan. Karena bagaimanapun seorang narapidana adalah seorang manusia biasa, layaknya masyarakat pada umumnya. Meskipun sedang menjalani hukuman, tetapi harus terpenuhi hak- haknya untuk hidup sesuai apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, perancangan Lapas di Labuan Bajo ini diharapkan dapat menjadi sebuah pemecah masalah yang selama ini tumbuh dan berekmbang di dalam lapas. Dimana lingkungan atau sistem lapas yang membentuk prilaku narapidana, bukan sebaliknya yang selama ini berkembang yaitu Narapidana yang membentuk lingkungan di dalam lapas. Kata kunci: Narapidana, Lembaga Permasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 2003, Labuan Bajo