MARGARETHA YULIANTI MBARU Pengarang RAFAEL R TUPEN Dosen Pembimbing 1 HERNIMUS RATU UDJU Dosen Pembimbing 2 Rafael R Tupen Ketua Penguji Rudepel Petrus Leo Penguji 2 Hernimus Ratu Udju Penguji 1

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka yang ditetapkan setiap tahunnya menunjukkan masih terdapat pos penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya belum mencapai target yang di rencanakan di samping itu terdapat beberapa pos penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi pasang surut sehingga tidak mencapai target. Permasalahan pada skripsi ini adalah: (1) Bagaimanakah fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka? (2) Apakah faktor penghambat fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif ditunjang oleh penelitian hukum empiris di mana datanya diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan tetap memperhatikan implementasi ketentuan hukum positif dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dan menggunakan analisis secara yuridis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok mengkoordinir, merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan asli daerah berdasarkan asas otonomi daerah berdasarkan asas otonomi dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam tahun 2020-2022 Badan Pendapatan Daerah belum memaksimalkan pendapatan asli daerah dengan baik sehingga terjadinya fluktuasi yang tidak mencapai target dan realisasi. Hampir 4 tahun terakhir ini, Kabupaten Sikka sulit sekali mencapai target dan realisasi pendapatan asli daerah, meskipun berbagai upaya telah dilakukan. (2) Faktor penghambat fungsi badan pendapatan daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah terdapat yaitu: faktor sumber daya Badan Pendapatan Daerah, faktor kesadaran hukum dan faktor saran dan prasarana yang belum memadai. Kata Kunci: Fungsi, Bapenda, Pengelolaan, PAD, Masyarakat, Faktor Penghambat.