CHRISTOFEL HEBERON MALLAKA Pengarang Markus Y. Hage Dosen Pembimbing 2 Thelma S M Kadja Penguji 2 Aksi Sinurat Ketua Penguji Dr. Simpleksius Asa, S.H., M.H Penguji 1

PemerintahterusmelakukanberbagaiupayapenanggulangantindakpidanakorupsitermasukpengaturanUndang-UndangNomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi (UU Tipikor) yang tidak hanya meliputi pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi, tetapi juga diatur mengenai sanksi pidana pokok berupa saksi pidana penjara dan pidana denda yang dipandang mampu memberikan efek pencegahan umum (general prevention) dan efek pencegahan khusus (special prevention). Selainkeduasanksitersebut, dalam UU Tipikor juga mengaturmengenaisanksipidanatambahanberupaPembayaranUangPenggantiterhadappelakuTindakPidanaKorupsi, diaturdalampasal 18 ayat (1) huruf b yang menyatakanbahwa : “pembayaranuangpengganti yang jumlahnyasebanyak-banyaknyasamadenganhartabenda yang diperolehdaritindakpidanakorupsi”. Selanjutnyapasal 18 ayat (2) menyatakanbahwa : “Jikaterpidanatidakmembayaruangpenggantisebagaimanadimaksuddalamayat (1) huruf b paling lama dalamwaktu 1 (satu) bulansesudahputusanpengadilan yang telahmemperolehkekuatanhukumtetap, makahartabendanyadapatdisita oleh jaksa dan dilelanguntukmenutupiuangpenggantitersebut”. Permasalahan yang diangkat oleh penelitiadalahmengapainstrumenpenyitaan yang diaturdalampasal 18 ayat (2) UU Tipikorbelumdapatdilaksanakansecaramaksimal oleh jaksaselakueksekutor. Dan bagaimanarumusaninstrumenpenyitaan yang tepat agar dapatlebihmaksimaldilaksanakan oleh jaksagunamewujudkankepastianHukum. Tujuanpenelitianadalahuntukmenganalisispengaturanrumusaninstrumenpenyitaan yang tepatdalamtindakpidanakorupsi, agar jaksadapatlebihmaksimaldalammelaksanakanpenyitaandenganmetodepenelitianhukum Normatif-empirisdengansifatpenelitiandeskriptif dan aspekpenelitianyaituaspekproseduralpenyitaan dan aspeksubstansipenyitaan. Sumber data yang digunakandalampenelitianinimenggunakansumber data primer yang diperolehlangsungdarilokasipenelitianmelaluiobervasi, wawancarasecaralangsungterhadappara terpidana yang dihukum untuk membayar uang pengganti dan penegak hukum dan sumber data sekunderyaituperaturan perundang-undangan yang terkait dengan pembayaran uang pengganti. Hasil yang dicapaidaripenelitianinimenunjukanbahwapelaksanaaninstrumenpenyitaan yang diaturdalampasal 18 ayat (2) UU Tipikorbelumdapatdilaksanakansecaramaksimal oleh jaksaselakueksekutorkarenaterdapathambatandalamaspek procedural dan aspeksubstansipenyitaan. Kata Kunci :Penyitaan, UangPengganti, JaksaEksekutor.