GRATIANA TRIFONIA FEKA Pengarang YOHANES G TUBA HELAN Dosen Pembimbing 1 NORANI ASWANI Dosen Pembimbing 2 Yorhan Yohanis Nome Ketua Penguji Yohanes G Tuba Helan Penguji 1 NORANI ASWANI Penguji 2

Masalah pokok penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah wewenang pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa? (2) Apakah terdapat kendala dalam pengunaan wewenang pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan: (1) Wewenang pengawasan BUMDes belum maksimal masih terdapat adanya penyalahgunaan wewenang. (a) Wewenang Pengawasan Preventif: Pada BUMDes Desa Lemon wewenang pegawasan sudah berjalan dengan baik sesuai wewenangnya masing-masing, Pada BUMDes Leo Sikun Desa Saenam pengawasan belum maksimal karena terjadi penyalahgunaan wewenang dan tidak adanya tindak lanjut. Pada Dinas PMD pengawasan sudah rutin dan berjalan sesuai wewenang, tugas dan fungsinya. (b) Wewenang Pengawasan Represif: pada Dinas PMD tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi. Pada BUMDes Lemon tindak lanjut terhadap kendala yang ada dengan membahas bersama PEMDES. Pada BUMDes Leo Sikun tindak lanjut dengan membahas bersama PEMDES, Masyarakat saat MusDes dan akan disampaikan kepada Dinas PMD. Namun, sampai saat ini belum adanya perubahan. (2) Terdapat adanya kendala dalam wewenang pengawasan: (a) Sumber Daya Manusia: pada Desa Lemon dan Desa Saenam tingkat pendidikan belum begitu baik dan perlunya perhatian dari PEMDES. (b) Sarana dan Prasarana: pada Desa Lemon tidak adanya kantor BUMDes dan juga kurangnya fasilitas penunjang berupa komputer. Sedangkan pada Desa Saenam untuk sarana dan prasarana sudah mencukupi namun tidak adanya koordinasi antara pengurus dan pengawas. Adapun saran yaitu: bagi Pemerintah Desa untuk lebih memperhatikan tingkat pendidikan pengurus dan juga pengawas atas kesediaan dan tanggungjawab dalam bekerja agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan baik dan sesuai dengan tujuan meningkatkan ekonomi desa. Bagi Pemerintah Daerah yakni Dinas PMD agar lebih rutin dalam melaksanakan pembinaan serta melakukan kontroling dan evaluasi terhadap pengurus dan pengawas BUMDes. Dan bagi Pengawas BUMDes untuk bisa mempertimbangkan dan menindak lanjuti setiap kendala yang dialami pengurus dalam mengelola BUMDes. Kata Kunci: Wewenang, Pengawasan, dan Badan Usaha Milik Desa.