Gustaf Nitbani Pengarang HOTLIF ARKILAUS NOPE Dosen Pembimbing 1 LASARUS JEHAMAT Dosen Pembimbing 2 Josep Emanuel Jelahut Penguji 2 Hotlif Arkilaus Nope Ketua Penguji Lasarus Jehamat Penguji 1

Konflik agraria merupakan salah satu bentuk konflik yang sering terjadi di Indonesia. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Provinsi yang rentan terjadi konfklik agraria. Salah satu konflik yang terjadi di Nusa Tenggara Timur yakni konflik agraria antara masyarakat Desa Tasikona dengan masyarakat Desa Usapi Sonbai Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur. Konflik ini terjadi dikarenakan perebutan tanah yang masih masuk dalam kawasan hutan lindung yang akan dijadikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 72,03 ha, namun sebelum dibebaskan dari kawasan hutan lindung saling rebutan antara kedua belah pihak antara masyarakat Desa Tasikona dengan masyarakat Desa Usapi Sonbai tersebut sehingga menimbulkan konflik horizontal dan antar masyarakat dari kedua desa tersebut. Tujuan dari penilitian ini adalah melihat lebih praktek monopoli dan perampasan tanah yang dilakukan oleh Negara sebagai tuan tanah gaya baru melalui skema yang diterapkan melalui Undan-Undang pokok agraria yang sebelumnya gagal dijalankan oleh Soekarno dan saat ini dijanlkan kembali oleh Rezim jokowi melalui sekema Reforma Agraria sejati yang orientasinya merampas tanah rakyat melalui kakitangannya Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Maka tujuan penilitian ini dibagi menjadi dua yakni, menganalisis factor penyebab konflik agrarian dan menganalisi upaya penyelesaian yang dilakukan oleh kedua desa tersebut antara masyarakat Desa Tasikona dengan masyarakat Desa Usapi Sonbai. Metode yang digunakan adalah penelitian deskiptif dengan pendekatan kualitatif untuk mempelajari sedalam-dalamnya permasalahan konflik agraria antara masyarakat Tasikona dengan masyarakat Usapi Sonbai. Teori yang digunakan dalam mengnalisis konflik agraria tersebut teori konflik sosial Karl Marx sebagai landasan dalam memperkuat analisis konflik agrarian anatara masyarakat Tasikona dan masyarakat Usapi Sonbai. Hasil dari penelitian ini yaitu Analisis upaya penyelesaian konflik agraria antara masyarakat Desa Tasikona dengan masyarakat Desa Usapi Sonbai yang dilakukan adalah melalui jalur litigasi dan non litigasi sampai pada membuat permohonan pelepasan kawasan hutan yang menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk dijadikan lahan perkebunan atau sasaran kerja bagi masyarakat. Kehadiran Negara sebagai tuan tanah gaya baru yang terus memperluas kekuasaan dan kepemilikan akan tanah melalui kakitangannya Kapitalis Birokrat dengan berbagai skema perhutanan yang saat ini di kendalikan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Masifnya monopoli dan perampasan tanah semakin mempersempit lahan garapan bagi kehidupan petani akan sasaran kerja petani. Perlunya penyelesaian konflik agraria antara Desa Tasikona dan Desa Usapi Sobai dibawah naungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sebagai salah satu bentuk menjalankan reforma agraria sejati yang di citat citakan para pendiri bangsa yang saat ini dijalankan oleh rezim Jokowi melaluai redidstribusi tanah dan regalisasi aset.