ALDIYANTO Y.M BAUN Pengarang Saryono Yohanes Dosen Pembimbing 1 HERNIMUS RATU UDJU Dosen Pembimbing 2 Saryono Yohanes Ketua Penguji Josef Mario Monteiro Penguji 2 Hernimus Ratu Udju Penguji 1

Pelayanan transportasi yang baik diharapkan dapat memperlancar pergerakan manusia, barang dan jasa serta informasi sehingga dapat mendorong terciptanya suasana kondusif dalam rangka percepatan pembangunan daerah, sehingga diharapkan tiap daerah dapat memberikan pelayanan transportasi umum yang aman dan nyaman serta dapat menjangkau semua daerah terutama daerah perkantoran, pemukiman, pendidikan dan daerah pariwisata demi lancarnya aktifitas masyarakat. Berdasarkan perkara tersebut maka peneliti merumuskan masalah pokok yaitu: (1) Apakah langkah yang sudah ditempuh oleh Dinas Perhubungan dalam menertibkan pengendara angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan kendraan bermotor di wilayah Kabupaten Kupang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? (2) Apakah faktor penghambat kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang dalam menertibkan pengendara angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Kupang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Langkah yang sudah ditempuh oleh Dinas Perhubungan dalam menertibkan pengendara angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan kendraan bermotor di wilayah Kabupaten Kupang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik razia/penjaringan, patroli, dan pemanfaatan radio komunikasi, penyuluhan (sosialisasi). Beberapa tindakan Dinas Perhubungan diatas memang belum bisa dikatakan efektif dan berhasil untuk menekan jumlah supir angkutan umum atau pengguan jalan di wilayah kabupaten kupang. (2) Faktor penghambat peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang dalam menertibkan pengendara angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Kupang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kaitannya dengan adanya keterlamabatan pengawasan, razia/ penjaringan petugas, pendataan oleh dinas perhubungan, terlambatnya kegiatan penyuluhan atau sosialisasi. Hal ini berdampak lanjutan terhadap terhambatnya pelaksanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalaln di Kabupaten Kupang Kata Kunci: Dinas Perhubungan, Menertibkan, Angkutan Umum