Margaritha Liufeto Pengarang JIMMY PELLO Dosen Pembimbing 1 BHISA VITUS WILHELMUS Dosen Pembimbing 2 Jimmy Pello Ketua Penguji Orpa Ganefo Manuain Penguji 2 Bhisa Vitus Wilhelmus, S.H.M,H Penguji 1

Secara yuridis kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada Pasal 35 Undang-undang Minerba menjelaskan bahwasannya setiap kegiatan pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha. Pada kenyataannya, masih ada masyarakat yang menambang tanpa izin. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah ada penegakan hukum terhadap pelaku usaha penambangan batu warna secara ilegal di Pesisir Pantai Kolbano? dan (2) Apakah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan dalam mengendalikan pelaku penambang liar? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical legal research) dengan sumber data hukum primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dan observasi terhadap lokasi penelitian serta sumber data hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka atau studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Penegakan hukum pidana terhadap kegiatan penambangan batu warna di Pesisir Pantai Kolbano di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih lemah dikarenakan masih adanya masyarakat yang menambang tanpa izin. (2) Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan edukasi, melakukan pengawasan dan melakukan penertiban. Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan batu warna di Pesisir Pantai Kolbano di Kabupaten Timor Tengah Selatan dikarenakan kurangnya koordinasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum.