Fadly Afand Djafar Pengarang FREDRIK LUKAS BENU Dosen Pembimbing 1 Petrus E. de Rozari Dosen Pembimbing 3 Frans Gana Dosen Pembimbing 2 Fredrik Lukas Benu Ketua Penguji Frans Gana Penguji 1 Melkisedek N B C Neolaka Penguji 2 Petrus Emanuel De Rozari Penguji 2 Ajis Salim Adang Djaha Penguji 2 William Djani Penguji 2 Laurensius P Sayrani Penguji 2 Jefri Semuel Bale Penguji 2 Aloysius Liliweri Penguji 2 Y. Warella Penguji 2

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis 1) Proses dan hasil implementasi kebijakan Tol Laut ditinjau dari aspek Isi Kebijakan dan Konsep Kebijakan Tol Laut, 2) Menganalisis hubungan kebijakan pelayanan Tol Laut terhadap pertumbuhan ekonomi regional, penurunan disparitas harga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi NTT, 3) Menganalisis Model implementasi kebijakan Tol Laut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional, penurunan disparitas harga barang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode gabungan yaitu kuantitatif menggunakan paradigma metodologi positivisme, dan pendekatan kualitatif menggunakan paradigma metodologi interpretif. Prositivisme dan interpretivisme merupakan dua paradigma ekstrim eksklusif tentang sifat dan sumber pengetahuan. Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai model implementasi kebijakan pelayanan tol laut sesuai dengan Peraturan Presiden no 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah terpencil, tertinggal dan terluar agar Pemerintah dalam implementasi kebijakan pelayanan Tol laut di NTT lebih Focus pada Pertumbuhan Ekonomi Regional karena lebih besar mendorong Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 1) Peningkatan modal usaha yang dimiliki oleh pengusaha di daerah melalui kerja sama Pemerintah Daerah, Pusat dan BUMN untuk pemberian bantuan modal usaha, 2) Penyerapan tenaga kerja di daerah karena adanya kebijakan Tol laut, 3)Peningkatan pergerakan modal usaha pengusaha di daerah melalui pola logistik dan distribusi barang dari dan ke daerah serta jenis barang yang sesuai, dukungan finansial terkait pelaksanaan tol laut dan investasi didaerah terkait barang yang akan diangkut, serta koordinasi antar Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Badan/ Lembaga terkait Investasi dan Pemerintah Daerah. 4) Sinergi Pemerintah daerah dan antar kementerian dalam mendesain Trayek Tol Laut, melakukan rehabilitasi infrastruktur pelabuhan, melibatkan pihak swasta yang terlibat dalam pola logistik dan tol laut, Pembangunan Infrastruktur baik itu dipelabuhan, daerah dan akses jalan, kondisi dalam Pelabuhan, Proses bongkar muat dan kesesuaian jenis kapal, 5) Kaji ulang regulasi pada Pemerintah daerah dan Kementerian Perdagangan yang menghambat investasi dan perdagangan barang keluar daerah khususnya ke luar negeri. 6) Evaluasi pelaksanaan tol laut yang telah berjalan untuk mendapatkan solusi efektifitas pelaksanaan tol laut, dimana anggaran yang dikeluarkan untuk Tol laut memberikan multiplier efek lebih besar dengan tidak fokus pada pertumbuhan ekonomi regional saja tetapi lebih berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi regional, penurunan disparitas harga barang dan ketersediaan barang yang memberikan dampak besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Toll Laut, Disparitas harga, Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat.