Christian Edward Nalle Pengarang YOHANES G TUBA HELAN Dosen Pembimbing 1 Detji K. E. R. Nuban Dosen Pembimbing 2 Umbu Lily Pekuwali Penguji 2 Yohanes G Tuba Helan Ketua Penguji Saryono Yohanes Penguji 1

Penelitian ini akan menjawab masalah terkait apa urgensi Pemerintah Republik Indonesia menggunakan metode Omnibus Law dalam penataan peraturan perundang-undangan dan bagaimana Omnibus Law jika ditinjau dari perspektif sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fokus penelitian ini dititikberatkan pada persoalan urgensi penggunaan metode Omnibus Law dan kedudukan dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Oleh karenanya penulisan ini merupakan penulisan normatif yang bersifat deskriptif analitik yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan pengolahan dan analisis bahan hukum mengandung tiga proses yaitu reduksi data, penyamaran, dan penarikan kesimpulan yang menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Urgensi Pemerintah Republik Indonesia menggunakan metode Omnibus Law dalam penataan peraturan perundang- undangan adalah sebagai bentuk salah satu strategi dalam pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu dengan penyederhanaan, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terhadap pembentukan regulasi yang tidak terkendali selama ini di Indonesia dalam menghadapi persoalan menjadikan perekonomian Indonesia maju dan berdaya saing sebagai perwujudan perencanaan program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi dengan memberikan kemudahan berusaha dan jika ditinjau dari perspektif sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia kedudukan undang-undang hasil dari metode Omnibus Law dalam hierarki peraturan perundang-undang adalah sama dengan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kata Kunci : Omnibus Law, Metode, Urgensi Pemerintah, Kedudukan, Peraturan Perundang-Undangan