Henny Christini Dillak Pengarang KAROLUS KOPONG MEDAN Dosen Pembimbing 1 RUDEPEL PETRUS LEO Dosen Pembimbing 2 Jimmy Pello Penguji 1 Karolus Kopong Medan Ketua Penguji Reny Rebeka Masu Penguji 2

Pelaksanaan pemenuhan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menunjukkan bahwa antara harapan dan kenyataan tidak terdapat sinkronisasi oleh karena tidak tercapainya pemberian restitusi secara efektif terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pengaturan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang? (2)Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris menggunakan metode pendekatan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan pendekatan yuridis sosiologi dengan teknik studi kepustakaan dan wawancara terhadap penyidik di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kupang, dan hakim di Pengadilan Negeri Kupang. Hasil penelitian menunjukan: (1) Pengaturan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang masih memiliki kelemahan pada sektor substansi hukum diantaranya terkait mekanisme pemberian restitusi yang rumit dan panjang, upaya paksa pemberian restitusi yang belum optimal dilaksanakan, dan sanksi hukum terhadap pelaku yang tidak membayar restitusi yang masih sangat meringankan pelaku. (2) Hambatan dalam pelaksanaan pemberian restitusi ini disebabkan oleh korban yang tidak mampu menguraikan besaran kerugian yang diderita dan tidak mampu menyediakan dokumen persyaratan permohonan restitusi yang lengkap, penyidik yang memiliki hambatan dalam proses mengumpulkan dokumen persyaratan permohonan restitusi, jaksa penuntut umum yang tidak melakukan sita harta kekayaan pelaku karena beranggapan bahwa penyitaan adalah tugas kepolisian, dan hakim yang masih menolak permohonan restitusi dengan barbagai alasan. Kata kunci: Restitusi, korban tindak pidana perdagangan orang.