SURYANI LETEK NAREK Pengarang WILLIAM DJANI Dosen Pembimbing 1 Theny I. B. Kurniati Pah Dosen Pembimbing 2 William Djani Ketua Penguji Theny I. B. Kurniati Pah Penguji 1 Mariayani O. Rene Penguji 2

Judul penelitian ini adalah “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Tumur). Tingginya angka pernikahan usia dini di Kecamatan Witihama mengindikasikan kurangnya pemahaman masyarakat akan dampak negatif dari pernikahan dini, sehingga diperluhkan peran aktif pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pernikahan Dini di Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu peran pemerintah daerah Kecamatan Witihama sebagai regulator, katalisator dan fasilitator. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Tenik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Witihama disebabkan karena kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, terhadap bahaya pernikahan usia dini dan faktor hamil di luar nikah. Adanya faktor tersebut membuat angka pernikahan dini di Kecamatan Witihama terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga Pemerintah Daerah Kecamatan Witihama perluh melakukan beberapa upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini tersebut. Melalui peran sebagai Katalisator, Pemerintah Kecamatan Witihama telah memberikan upaya berupa melakukan sosialisasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) serta bekerja sama dengan masyarakat untuk membentuk anggota BKR (Bina Keluarga Remaja) sebagai media penyuluhan. Kemudian sebagai Fasilitator, Pemerintah Kecamatan Witihama memberikan fasilitas berupa Program Pengejaran Paket bagi anak putus sekolah serta pelatihan untuk pengembangan potensi anak remaja. Sedangkan sebagai regulator, Pemerintah Kecamatan Witihama sudah melaksanakan penetapan batas usia pernikahan dengan berpedoman pada Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 . Kata Kunci :Pernikahan Usia Dini, Peran Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Flores Timur