YOHANES MARIO NGGAJI Pengarang KAROLUS KOPONG MEDAN Dosen Pembimbing 1 Thelma S.M. Kadja Dosen Pembimbing 2 Karolus Kopong Medan Penguji 1 Rudepel Petrus Leo Ketua Penguji Thelma S.M. Kadja Penguji 2

Dalam peraturan perundang-undangan kandangkala sanksi pidana dimuat sebagai salah satu obat atau cara terakhir agar peraturan perundang-undangan itu dapat dipatuhi. Dalam hal materi muatan mengenai ketentuan pidana pada peraturan perundang-undangan, dalam Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang; Peraturan Daerah Provinsi; atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tidak disebut dalam Pasal tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang perlu memuat sanksi Pidana? (2) Apakah pengaturan sanksi Pidana dalam Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-undang tidak melanggar Hak Asasi Manusia? Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pereturan Pemerintah Pengganti Undang-undang memiliki derajat dan kekuatan hukum yang sama dengan Undang-undang, dalam Pasal 11 juga mengatakan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sama dengan meteri muatan Undang-undang. Namun, berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak menyebutkan kalau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang boleh memuat kententuan pidana. Maka sudah selayaknya materi muatan mengenai ketentuan pidana tidak dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, (2) Mengingat Peraturan Pemerintah Penggangti Undang-undang bersifat sementara, jadi sanksi pidana yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang merupakan muatan yang riskan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, karna belum medapatkan persetujuan dari DPR sebagai wakil rakyat. Maka, sanksi pidana seharusnya tidak dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Hak Asasi Manusia.