Yulius Dona Kariam Pengarang Yohanes G Tuba Helan , Dosen Pembimbing 2 Dr. Kotan Y. Stefanus, S.H.,M.Hum Dosen Pembimbing 1 Yohanes G Tuba Helan Penguji 2 Saryono Yohanes Penguji 2 Kotan Y. Stefanus Ketua Penguji

Penelitian ni bertujuan untuk: pertama, untuk menjelaskan pengaturan Presidential Thershold dalam kerangka demokrasi di ndonesia. Kedua, untuk mengkaji mplikasi Presidential Threshold terhadap prinsip demokrasi di ndonesia.Penelitian ni merupakan penelitian yuridis normatif, Kekhasan dari penelitian normatif bertitik tumpuh pada mencari kebenaran “koherensi” yakni suatu kebenaran yang didasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang diterapkan. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Realitanya partai-partai peserta pemilu atau bahkan partai-partai yang duduk di parlemen saja tidak bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden jika tidak memiliki kursi minimal 20 persen, sehingga harus berkoalisi yang di dalamnya terdapat tukar tambah politik. Tukar tambah dan rumitnya mencalionkan presiden di alam demokrasi adalah penyimpangan terhadap demokrasi, hal ini terjadi kerena adanya ambang batas presiden (Presidential Threshold). Dampak yang ditimbulkan adanya Presidential Threshold yaitu: pertama, pilihan calon presiden dan calon wakil presiden yang terbatas; kedua, polarisasi kekuatan politik; ketiga, oligarki yang terawat dalam sistem presidential threshold; keempat, kemunduran demokrasi secara konstitusional; kelima; tidak relevan dalam pemilihan serentak. Peneliti beranggapan bahwa hukum harus ditegakan apalagi yang berkaitan dengan hak mendasar ndividu, oleh karenanya dalam alam demokrasi indonesia yang beragam suku, agama, ras dan golongan diperlukan garis start yang sama, dengan cara merevisi Undang-undang pemilu yang mengatur presidential threshold sehingga sesuai dengan konstitusi.