MARIO JOSAPHAT ANANDA DJAWA Pengarang KAROLUS KOPONG MEDAN Dosen Pembimbing 1 Debi F. NG. Fallo, S.H.,MHUM Dosen Pembimbing 2 Karolus Kopong Medan Penguji 1 Heryanto Amalo Ketua Penguji Debi F. Ng. Fallo Penguji 2

Penerapan Justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan kepada Ketentuan Pengaturan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK. Namun, dalam penerapannya masih diwarnai berbagai permasalahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Apakah Pengaturan tentang Justice collaborator dalam hukum positif di Indonesia sudah mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum serta perlindungan dan penghargaan bagi justice collaborator? (2) Mengapa justice collaborator perlu diberikan perlindungan hukum dan penghargaan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, di mana penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji permasalah perundang-undangan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, teori-teori, sistematika hukum, penerapan hukum dalam bentuk putusan-putusan pengadilan. Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan melalui tahapan: (1) inventarisasi, (2) identifikasi, (3) klasifikasi, dan (4) sistematisasi. Bahan hukum kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang akan menghasilkan data yang disajikan dalam bentuk preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya: (1) Pengaturan tentang justice collaborator di dalam hukum positif di Indonesia belum mampu memberikan pengaturan yang memadai sehingga penerapan justice collaborator sebagai sistem peradilan pidana di Indonesia belum efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang menyebabkan kesulitan dalam penerapan justice collaborator karena tidak adanya solusi atas permasalahan tersebut di dalam hukum positif di Indonesia. (2) Perlindungan hukum dan penghargaan kepada justice dimaksudkan untuk menjamin keselamatan justice collaborator yang berada dalam posisi rentan serta sebagai upaya pembangunan model pemidanaan dengan perspektif perlindungan dan pemasyarakatan. Demi mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum maka penerapan justice collaborator menuntut adanya pengaturan yang mendetail terkait mekanisme dan sistem penerapannya, karena jika masih terdapat ketidakjelasan dalam mekanisme dan sistem penerapannya perlindungan dan penghargaan yang diamanatkan oleh Undang-undang bagi justice collaborator menjadi sia-sia. Kata kunci : Justice Collaborator, Pengaturan, Perlindungan, Penghargaan, Penerapan.