Markus Yohanis Hage Pengarang Dhesy A. Kase Pengarang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Rumah Detensi Imigrasi Kupang dalam pemenuhan HAM bagi para Pencari Suaka, pengungsi dan imigran serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi. Jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Sosiologis dan analisis data menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses pengolahan data melalui pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan kesimpulan. Rumah Detensi Imigrasi Semarang sendiri dalam pemenuhan HAM bagi para pencari suaka dilakukan dengan cara memberikan program-program yang dilaksanakan secara terstuktur yaitu pelayanan cek kesehatan, memberikan kebutuhan makanan dan memberikan akses pendidikan bagi para pencari suaka. Faktor Pendukungnya adalah Rumah Detensi Imigrasi Kupang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Dalam hasil pembahasan dan analisis maka diketahui bahwa Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pengungsi dan pencari suaka yang menjadi permasalahan besar bagi ranah hukum Internasional. Terdapat banyak perangkat HAM Internasional yang membahas hak- hak bagi para pengungsi dan pencari suaka, seperti DUHAM, ICCPR, ICESCR, dan CAT. Tujuan dari konvensi itu adalah untuk memperkuat penrlindungan HAM bagi pengungsi dan pencari suaka untuk mendapatkan hak- haknya, yaitu berupa hak pribadi, hak politik, hak dalam hukum, hak ekonomi, hak peradilan dan hak sosial budaya yang tidak deperoleh di Negara asalnya. Pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia yang belum ditetapkan statusnya ditempatkan pada Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Rudenim merupakan bagian dari Direktorat Jendral Imigrasi yang telah terbagi di 13 kota besar di Indonesia termasuk di Kota Kupang yaitu merupakan sarana penampungan yang diberikan pemerintah bagi para pengungsi dan pencari suaka selama berada di Indonesia, dan berada di bawah wewenang Kementerian Hukum dan HAM. Pengungsi dan pencari suaka yang belum ditetapkan status kepengungsiannya ditampung sementara di Rudenim, bersamaan dengan para Deteni atau imigran yang bermasalah terhadap dokumen yang dimilikinya. Selama di Rudenim, pencari suaka yang menunggu penetapan statusnya diberikan kebebasan untuk memperoleh sandang dan pangan, hak untuk beribadah, hak untuk berpendidikan, dan hak untuk beraktivitas, tapi para pengungsi dan pencari suaka tidak diizinkan bebas berkeliaran. Jadi kegiatan tersebut hanya diperbolehkan dilakukan di dalam wilayah Rumah Detensi Imigrasi yang juga diawasi oleh para pegawai di Rumah Detensi Imigrasi. Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi dan pencari suaka. Meskipun begitu, Indonesia tidak lepas tangan, karena terdapat sarana dan aturan- aturan yang berkaitan dengan hak- hak pengungsi. Indonesia juga telah memiliki aturan baru yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, tapi Indonesia masih belum bisa memberikan penentuan terhadap status pengungsi, untuk itu Indonesia masih dibantu oleh UNHCR yang diberi mandat oleh PBB dalam proses penentuan status pengungsi bagi pencari suaka di Indonesia. Direkomendasikan beberapa hal, diantaranya adalah Adanya beberapa instrumen Internasional untuk melindungi HAM bagi pengungsi dan pencari suaka merupakan suatu bentuk kepedulian yang memang diharuskan, dan semoga kelak pelanggaran- pelanggaran hak bagi pengungsi cepat teratasi dengan lebih diperkuatnya aturan terhadap HAM. Keberadaan Rudenim sebagai sarana penampungan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia merupakan bentuk kepedulian Indonesia terhadap para pengungsi dan pencari suaka di Negaranya, hanya saja perlu menambahkan dan memperluas sarana tersebut karena tidak seimbang dengan kuota para pengungsi dan pencari suaka yang terus bertambah. Meskipun telah terdapat banyak aturan yang mengatur tentang perlindungan HAM terhadap pengungsi dan pencari suaka, Indonesia sebaiknya kelak setuju untuk meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, karena permasalahan pengungsi dan pencari suaka merupakan permasalahan Internasional, yang sebaiknya diselesaikan berdasarkan aturan- aturan sesuai hukum pengungsi Internasional yang berlaku