ANDY SALOMO LANGKOLA Pengarang Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H.,M.S Dosen Pembimbing 1 Debi F. NG. Fallo, S.H.,MHUM Dosen Pembimbing 2 Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H., M.S. Penguji 1 Debi F. Ng. Fallo Penguji 2 Bhisa Vitus Wilhelmus, S.H.M,H Ketua Penguji

Andy Salomo Langkola, “Penyiksaan Hewan Kucing Sebagai Perbuatan Pidana Di Kota Kupang”. Dibimbing oleh: Jimmy Pello sebagai Pembimbing I dan Debi Fallo sebagai Pembimbing II. Meskipun telah ada undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap hak asasi hewan, namun dalam realitas di lapangan terlihat adanya kesenjangan yang signifikan antara harapan yang tercantum dalam undang-undang dan kenyataan di lapangan, di mana tindakan kekerasan terhadap hewan masih terus terjadi dan sering kali tidak mendapat penanganan atau tindakan hukum yang memadai. Penelitian ini berfokus pada apakah penyiksaan hewan kucing merupakan perbuatan pidana dan upaya pemerintah dalam menangani masalah penyiksaan terhadap kucing di Kota Kupang. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, artinya penelitian ini didasarkan atas kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian dan berlakunya hukum di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perbuatan kekerasan pada hewan kucing di Indonesia secara normatif merupakan tindak pidana, dalam konstruksi hukumnya perbuatan dimaksud terakomodir dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 302, diatur terkait sejumlah sangksi terhadap kekerasan bagi hewan kucing.Dalam rangka mengatasi penyiksaan terhadap kucing, Pemerintah Kota Kupang telah menetapkan langkah-langkah yang substansial melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Meskipun aturan ini tidak secara spesifik mengatur perlindungan terhadap hewan kucing, namun secara umum mencakup upaya perlindungan terhadap hewan secara keseluruhan. Namun, dalam implementasinya, masalah terkait penyiksaan terhadap kucing belum mendapatkan tanggapan serius dari pemerintah, karena tidak adanya pengaduan dari masyarakat. Dalam Problematika ini penulis menyarankan Pemerintah Kota Kupang perlu memperkuat penegakan hukum terkait kasus penyiksaan hewan kucing dengan meningkatkan kerjasama antara kepolisian, Dinas Peternakan, dan instansi terkait lainnya. Kemuidan, Pemerintah Kota Kupang perlu meningkatkan program sosialisasi dan edukasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan hewan, termasuk hak-hak asasi yang dimiliki oleh kucing. Kata Kunci: Penyiksaan, Hewan Kucing, Kota Kupang.