REYNALDI ROHI Pengarang ORPA GANEFO MANUAIN Dosen Pembimbing 2 Aksi Sinurat Dosen Pembimbing 1 Thelma S M Kadja Penguji 2 Aksi Sinurat Ketua Penguji Rudepel Petrus Leo Penguji 1

Pemberatasan tindak pidana korupsi di berbagai negara dilandasi dengan harapan untuk menyelamatkan aset negara dengan berbagai cara yang berbeda. Hukum pemberantasan korupsi harus dirancang agar dapat memfasilitasi pemberantasan korupsi secara komprehensif dan sistematis sehingga dapat mencapai tujuan tersebut.. Tujaun penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan restorative justice dalam tindak pidana korupsi pada tahap penyelidikan dan penyidikan dan batasan kerugian keuangan negara yang dapat diterapkannya restorative justice. Metode yang digunakan adalah Yuridis empiris dan Yuridis Normatif, sumber data yaitu data primer dengan melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dan data sekunder yaitu melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian penerapan restorative justice dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi kecil (dibawah Rp.100.000.000) pada tahap penyelidikan dan penyidikan jika pelaku korupsi mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Penerapan restorative justice merupakan upaya Penyelamatan terhadap kerugian keuangan negara karena harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk memproses pelaku korupsi dari tahap penyelidikan, penyidikan, persidangan dan bahkan sampai ke lembaga pemasyarakatan. Beberapa perkara dalam praktiknya telah menerapkan restorative justice dengan mengembalikan seluruh Kerugian Keuangan Negara maka perkara tidak dilanjutkan ke Pengadilan, hal ini perlu diatur penangananya dalam peraturan perundang – undangan sebagai bahan acuan bagi pihak penegak hukum di Indonesia. Kata Kunci : Korupsi, Restorative justice, Kerugiaan Keuangan Negara.