MARIA CLARITA HALAM Pengarang PETRUS KASE Dosen Pembimbing 1 CATARYN V ADAM Dosen Pembimbing 2 Petrus Kase Ketua Penguji William Djani Penguji 2 Cataryn V Adam Penguji 1

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif di tingkat desa diberi kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat desa seperti Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa, Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa, maupun dalam hal Menampung dan Menyalurkan Aspi rasi Masyarakat Desa. Pengefektivan penampungan aspirasi masyarakat merupakan langkah awal dalam pembuatan kebijakan pembangunan yang ada di desa. Hal ini dapat terealisasi apabila BPD dapat berperan aktif dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah BPD kurang aktif dalam musyawarah desa dan belum mengadakan pertemuan secara rutin dengan masyarakat, kurangnya keterlibatan BPD dalam penyelesaian masalah yang terjadi di tingkat desa serta adanya dominasi Pemerintah Desa dalam pembuatan peraturan desa Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta faktor- faktor yang mempengaruhi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Compang Ndehes Kecamatan Wae Ri’i Kabupaten Manggarai. Teori yang digunakan adalah Teori Sistem politik David Easton (1965) . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif jumlah informen dalam penelitian ini adalah 11 orang teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik dalam menjaring aspirasi masyarakat belum adanya sosialisasi langsung antara BPD dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui kemana aspirasi mereka disalurkan. BPD belum terlibat aktif dalam mengadakan rapat-rapat dan musyawarah desa. Dalam mengelolah dan membuat prioritas aspirasi masyarakat masih di dominasi oleh Pemerintah Desa. Pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa sudah dilakukan bersama-sama oleh BPD dan Kepala Desa. Faktor-faktor penghambat terdiri dari: sarana, pola komunikasi, dana operasional, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa terkait tugas dan fungsi BPD. Oleh karena itu penulis merekomendasikan agar pemerintah desa perlu memberikan pelatihan dan pembinaan serta sosialisasi terkait tugas dan fungsi BPD, pemilihan anggota BPD sesuai kemampuan dan keterwakilan wilayah, peningkatan dana operasional serta perlu penyediaan sarana dan prasaran penunjang Kata Kunci: Peranan BPD, Penyelenggaraan Pemerintahan, Aspirasi Masyarakat, Faktor penghambat