YULIUS YANSEN PUTRA DAVISTA Pengarang DOMINIKUS FERNANDES Dosen Pembimbing 1 Theny I. B. Kurniati Pah Dosen Pembimbing 2 Dominikus Fernandes Ketua Penguji Theny I. B. Kurniati Pah Penguji 1 Alfred O. Ena Mau Penguji 2

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor7a Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Inpres Borong Kecamatan Borong. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Pasar Inpres Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan 6 indikator implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap/disposisi pelaksana, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Hasil penelitian menujukan bahwa implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur No.7a tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Inpres Borong belum berjalan secara baik. Hal ini ditunjukan dengan standar dan sasaran kebijakan utama untuk melaksanakan kebijakan tidak memiliki kejelasan sehingga berdampak pada langkah-langkah pelaksanaan yang tidak maksimal. Ketersediaan sumber daya yang keterbatasan, baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran maupun sumber daya fasilitas. Karakteristik badan pelaksana kebijakan, tidak cukup kompeten dalam melaksankan kebijakan yang ditunjukan dengan organisasi pelaksana yang memiliki keterbatasan sumber daya. Komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan kebijakan, berjalan baik dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Inpres Borong, baik komunikasi internal maupun komunikasi eksternal. Pelaksana tidak memiliki sikap/disposisi mendukung secara penuh terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditunjukan dengan adanya inkonsistensi dan ketidakketegasan dalam melakukan upaya penataan dan pemberdayaan PKL. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik tidak memiliki dukungan kelompok sasaran karena tidak memiliki keseriusan dan tidak adanya keterlibatan kelompok sasaran serta kebijakan yang dianggap tidak sesuai kebutuhan. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Penataan, Pemberdayaan,PKL